JDIH

JDIH ATAU Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kejaksaan Republik Indonesia

DASAR HUKUM

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-038/AJA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : per- 038/a/ja/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Lampiran I disebutkan bahwa :

JDIH Di Lingkungan Kejaksaan RI

  • Pusat Jaringan Nasional : Pusat Dokumentasi Hukum-Badan Pembiaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
  • Anggota Jaringan Nasional/Pusat Jaringan Instansi : Biro Hukum atau Unit Kerja yang menangani kegiatan dokumentasi hukum pada masing-masing instansi/lembaga.
  • Anggota Jaringan Nasional/Pusat Jaringan Daerah : Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I.
  • Anggota Jaringan Nasional/Pusat Jaringan Instansi Kejaksaan Ri : Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI. cq. Bagian perpustakaan dan Dokumentasi Hukum.
  • Anggota Jaringan Instansi Kejaksaan Ri :
    Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan;
    Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda;
    Bagian Tata Usaha Badan Diklat Kejaksaan RI;
    Bagian Tata Usaha Pusat-Pusat;
    Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi;
    Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri;
    Urusan Pembinaan Cabang Kejaksaan Negeri;
    Perwakilan Kejaksaan RI di Luar Negeri.
  • Anggota Jaringan Daerah Kejaksaan Ri :
    Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi;
    Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri;
    Urusan Pembinaan Cabang Kejaksaan Negeri.